Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum
JURNAL HERMENEUTIKA diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati. JURNAL HERMENEUTIKA tujuannya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah hasil riset maupun konseptual bidang ilmu hukum dengan ruang lingkup Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum tata negara, Hukum administrasi negara, Hukum international, Hukum masyarakat pembangunan, Hukum islam, Hukum bisnis, Hukum acara, dan Hak asasi manusia. JURNAL HERMENEUTIKA menerima tulisan dari para akademisi maupun praktisi dengan proses blind review, sehingga dapat diterima disetiap kalangan dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala terbit setiap dua kali dalam setahun periode Februari dan Agustus dengan nomor p-ISSN 2337-6368 serta e-ISSN 2615-4439.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN OLEH FASILITAS KESEHATAN BPJS DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Sholehah, Balqis Mar?atus]]>;
<![CDATA[Sudjana, U.]]>;
<![CDATA[Suryaman, Aam]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3275
<![CDATA[Kesejahteraan sosial merupakan bangunan dasar bagi setiap negara dalam membangun dan memberikan perlindungan kepada segenap bangsanya. Salah satu unsur kesejahteraan umum sekaligus hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional. Faktanya dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh salah satu fasilitas kesehatan yang berada di Kota Bandung yaitu Rumah Sakit, masih terdapat pasien peserta BPJS yang belum terpenuhi haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kelangkaan obat yang telah dijamin dalam Daftar Obat Esensial (DOEN) serta keterlambatan pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan di salah satu Rumah Sakit X di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemberian pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS dan perlindungan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS di rumah sakit dan puskesmas belum sepenuhnya memadai, hal ini dapat dilihat dari tidak terpenuhnya hak yang dimiliki pasien untuk medapatkan obat dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien, sesuai dengan Pasal 13 UU BPJS memiliki kewajiban memberikan manfaat kepada seluruh peserta untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya, serta Permenkes No.71 Tahun 2013 Pasal 13 ayat 1 bahwa manfaat jaminan kesehatan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Hal ini Rumah Sakit bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan terhadap pasien peserta BPJS.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA ANAK PADA TINGKAT PEMERIKSAAN PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Waluyadi, Waluyadi]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3276
<![CDATA[Penyelesaian kasus pidana anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penerapan pendekatan Restoratif Justice dalam perkara anak, diwujudkan dalam bentuk diversi. Permasahan yang muncul adalah bagaimanakah kebijakan prosedural dalam pelaksanaan Diversi dan realitas praktiknya di tingkat pemeriksaan pengadilan. Dalam penelitian ini menggunakan paradigma positivistik. Hukum. Data yang digunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisisnya menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif. Kebijakan prosedural dalam pelaksanaan diversi pada tingkat pemeriksaan Pengadilan berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011 dan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014. . Dalam praktik di lapangan, terdapat kendala tidak dapat dilakukanya Diversi karena terkendala oleh persyaratan yang kaku sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (2) huruf a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. ]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TIDAK NETRALNYA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Sanusi, Sanusi]]>;
<![CDATA[Utomo, Hadi]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3271
<![CDATA[Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah tentunya diharuskan bersikap netral tidak boleh memihak salah satu pasangan calon, walaupun diketahui bahwa ASN juga mempunyai hak politik yaitu hak untuk memilih. Dalam prakteknya masih juga ditemui adanya keberpihakan ASN dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2018. Keberpihakan ASN ini, ada yang secara tertutup ada juga yang secara terang-terangan atau terbuka. Mendukung pasangan calon secara terbuka tidak diperbolehkan dan sudah melanggar aturan. Pelanggaran tersebut harus diberikan sanksi sebagai penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah. Bagaimana Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negeri (ASN) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2018 dan Bagaimana penegakkan Hukum kepada ASN yang tidak netral dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2018 menjadi permasalahan. Sedangkan Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan fakta mengenai permasalahan netralitas ASN di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara pada instansi terkait, yaitu Panwaslu dan BKD Kota Cirebon dalam pendekatan empiris atau sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan ketidaknetralan ASN yang secara terbuka menyatakan dukungannya kepada paslon dengan mengunggah dukungannya di medsos sehingga dilaporkan ke Panwaslu. Panwaslu merekomendasikan ke BKPPD untuk memberikan Sanksi. BKPPD memberikan sanksi sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN HEALTH CARE-ASSOCIATED INFECTIONS (HAIS) ]]>
<![CDATA[Sutrisno, Endang]]>;
<![CDATA[Hartini, MC Inge]]>;
<![CDATA[Mustopo, Mustopo]]>;
<![CDATA[Ruhyana, Nanang]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3277
<![CDATA[Rumah Sakit memiliki peran penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, untuk itu dituntut agar mampu mengelola secara professional dan bertanggung jawab, mengusung arus keutamaan tanggung jawab profesi pada aspek kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Health-Care Associated Infection (HAIs) penyebabnya terkait dengan proses dan sistem kesehatan. Aspek pertanggungjawaban hukum Rumah Sakit terhadap pasien yang terkena Health care-associated Infections (HAIs) menjadi fokus kajian, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, pada perspektif hukum sebagai kaidah tertulis yang tertuang dalam produk perundang-undangan yang berlaku. Rumah Sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit, yang menyebabkan kerugian pada pasien, dibutuhkan adanya perlindungan hukum yang memadai sebagaimana tertuang dalam peraturan hukum secara normatif. Dalam hal perlindungan pasien, sebelum pelaksanaan pelayanan medis yang berkaitan dengan tindakan medis, tenaga kesehatan memberikan edukasi terhadap pasien terlebih dahulu, berupa penjelasan mengenai informasi, risiko yang terjadi, serta bentuk penanganannya. Apabila pasien merasa dirugikan dalam hal materiil maupun imateriil, pasien dapat mengajukan gugatan kepada Rumah Sakit yang melakukan kelalaian dan kesalahan, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab hukum yang timbul.]]>
<![CDATA[PENGAPLIKASIAN TEORI DOUBLE MOVEMENT PADA HUKUM ‘IDDAH UNTUK LAKI-LAKI ]]>
<![CDATA[Masyhuda, Ahmad Ali]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3272
<![CDATA[?iddah adalah bentuk masa penantian bagi seorang wanita untuk melakukan pernikahan lagi setelah berpisah dengan suaminya akibat cerai hidup maupun cerai mati. Hukum ?iddah untuk perempuan sudah dijelaskan dalam al-Qur?an. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman banyak konsep-konsep baru muncul. Hal ini mengakibatkan suatu problem yang menjadikan pertanyaan, apakah laki-laki harus melakukan ?iddah layaknya seorang wanita. Untuk menjawab persoalan ini diperlukan suatu kajian khusus yang membahas mengenai hal ini. dalam hal ini perlu penafsiran yang menggunakana metode hermeneutika al-Qur?an. Salah satu bentuk hermeneutika al-Qur?an adalah teori double movement yang digagas oleh fazlur Rahman. Dengan bantuan teori ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan yang mempertanyakan, apakah laki-laki juga harus ikut ?iddah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY) DAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY) GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT PERJANJIAN SRIWIJAYA AIR TRAVEL PASS (SJTP) ]]>
<![CDATA[Maheswari, Ayunda Gayatri]]>;
<![CDATA[Murwadji, Tarsisius]]>;
<![CDATA[Suwandono, Agus]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3273
<![CDATA[Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) mengarahkan perusahaan untuk membentuk tata kelola manajemen perusahaan yang bersih, transparan, dan professional. Penerapan prinsip GCG di Indonesia masih tergolong rendah, berakibat pada munculnya salah satu kasus yaitu mengenai Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terkait Perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) dan apakah penerapannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengaturan lainnya, dan menganalisis akibat hukum apabila tidak diterapkannya prinsip tersebut di PT. Sriwijaya Air. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis implementatif, yaitu metode penelitian hukum yang mencari kesesuaian fakta di lapangan dengan peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang akan menjadi dasar yuridis terkait perjanjian keanggotaan Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa maskapai Sriwijaya Air belum menerapkan prinsip Akuntabilitas (Accountability) dan prinsip pertanggungjawaban (Responsibility) Good Corporate Governance (GCG) di dalam peraturan internal perusahaan dan secara otomatis tidak pula diterapkan di dalam perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) sehingga pihak maskapai Sriwijaya Air memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen/anggota Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP).]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI APABILA TERJADI KREDIT MACET DARI ANGGOTA KOPERASI DALAM LINKAGE PROGRAM POLA CHANNELING DITINJAU DARI TEORI PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM KOPERASI ]]>
<![CDATA[Putri, Salma Indah]]>;
<![CDATA[Murwadji, Tarsisius]]>;
<![CDATA[Saleh, Kilkoda Agus]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3274
<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan UMKM mengakses pendanaan dari perbankan membuat pengaturan mengenai linkage program. Linkage program memiliki tiga pola yaitu: channeling, executing, dan joint financing. Dalam linkage program pola channeling kedudukan Koperasi hanya sebagai penghubung antara Bank Umum dengan Anggotanya dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus pemberian kredit kepada Anggotanya. Akan tetapi, apabila terjadi kredit macet dari Anggota Koperasi menimbulkan permasalahan perihal pertanggungjawaban Pengurus Koperasi atas kredit macet tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN OLEH FASILITAS KESEHATAN BPJS DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Balqis Mar’atus Sholehah]]>;
<![CDATA[U. Sudjana]]>;
<![CDATA[Aam Suryaman]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3275
<![CDATA[Kesejahteraan sosial merupakan bangunan dasar bagi setiap negara dalam membangun dan memberikan perlindungan kepada segenap bangsanya. Salah satu unsur kesejahteraan umum sekaligus hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional. Faktanya dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh salah satu fasilitas kesehatan yang berada di Kota Bandung yaitu Rumah Sakit, masih terdapat pasien peserta BPJS yang belum terpenuhi haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kelangkaan obat yang telah dijamin dalam Daftar Obat Esensial (DOEN) serta keterlambatan pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan di salah satu Rumah Sakit X di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemberian pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS dan perlindungan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS di rumah sakit dan puskesmas belum sepenuhnya memadai, hal ini dapat dilihat dari tidak terpenuhnya hak yang dimiliki pasien untuk medapatkan obat dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien, sesuai dengan Pasal 13 UU BPJS memiliki kewajiban memberikan manfaat kepada seluruh peserta untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya, serta Permenkes No.71 Tahun 2013 Pasal 13 ayat 1 bahwa manfaat jaminan kesehatan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Hal ini Rumah Sakit bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan terhadap pasien peserta BPJS.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TIDAK NETRALNYA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Sanusi Sanusi]]>;
<![CDATA[Hadi Utomo]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3271
<![CDATA[Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah tentunya diharuskan bersikap netral tidak boleh memihak salah satu pasangan calon, walaupun diketahui bahwa ASN juga mempunyai hak politik yaitu hak untuk memilih. Dalam prakteknya masih juga ditemui adanya keberpihakan ASN dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2018. Keberpihakan ASN ini, ada yang secara tertutup ada juga yang secara terang-terangan atau terbuka. Mendukung pasangan calon secara terbuka tidak diperbolehkan dan sudah melanggar aturan. Pelanggaran tersebut harus diberikan sanksi sebagai penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah. Bagaimana Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negeri (ASN) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2018 dan Bagaimana penegakkan Hukum kepada ASN yang tidak netral dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2018 menjadi permasalahan. Sedangkan Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan fakta mengenai permasalahan netralitas ASN di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara pada instansi terkait, yaitu Panwaslu dan BKD Kota Cirebon dalam pendekatan empiris atau sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan ketidaknetralan ASN yang secara terbuka menyatakan dukungannya kepada paslon dengan mengunggah dukungannya di medsos sehingga dilaporkan ke Panwaslu. Panwaslu merekomendasikan ke BKPPD untuk memberikan Sanksi. BKPPD memberikan sanksi sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA ANAK PADA TINGKAT PEMERIKSAAN PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Waluyadi Waluyadi]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3276
<![CDATA[Penyelesaian kasus pidana anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penerapan pendekatan Restoratif Justice dalam perkara anak, diwujudkan dalam bentuk diversi. Permasahan yang muncul adalah bagaimanakah kebijakan prosedural dalam pelaksanaan Diversi dan realitas praktiknya di tingkat pemeriksaan pengadilan. Dalam penelitian ini menggunakan paradigma positivistik. Hukum. Data yang digunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisisnya menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif. Kebijakan prosedural dalam pelaksanaan diversi pada tingkat pemeriksaan Pengadilan berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011 dan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014. . Dalam praktik di lapangan, terdapat kendala tidak dapat dilakukanya Diversi karena terkendala oleh persyaratan yang kaku sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (2) huruf a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. ]]>
